BPKP Kerahkan Seluruh Perwakilan Kawal Penyaluran Bansos

BPKP Kerahkan Seluruh Perwakilan Kawal Penyaluran Bansos

BPKP Kerahkan Seluruh Perwakilan Kawal Penyaluran Bansos – Pemerintah pusat sudah memberikan banyak bantuan seperti bansos tunai, bantuan langsung tunai (BLT) desa, subsidi listrik gratis 450 watt, 50 persen diskon listrik pengguna 900 watt. Kemudian, pemerintah memberikan stimulus bagi pengusaha kecil dan menengah. Ia sudah memberikan stimulus lewat perbankan.

Kemudian, pemerintah meluncurkan bansos produktif untuk 13 juta UMKM. Pemerintah kemudian memberikan bantuan lewat kartu prakerja untuk 10 orang pegawai di-PHK lewat program kartu Prakerja. Kemudian modal kerja darurat dalam bentuk uang tunai Rp2,4 juta kepada 15,7 juta pekerja di luar program Prakerja, serta bantuan untuk pekerja sebesar Rp600 ribu yang berasal dari data pekerja di BPJS Ketenagakerjaan hingga pemberian gaji ke-13.

Serta banyak lagi bantuan-bantuan yang telah diberikan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengerahkan seluruh kantor perwakilan untuk idn poker ios mendampingi dan mengawal penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai dan beras. Langkah itu dilakukan BPKP agar penyaluran bansos pandemik COVID-19 akuntabel dan tepat sasaran.

1. Pengawasan BPKP bertujuan untuk memastikan bansos tepat sasaran
Kawal Bansos Tunai dan Beras, BPKP Kerahkan Semua Kantor Perwakilan

Iwan mengatakan tujuan pengawasan oleh 34 perwakilan BPKP di setiap provinsi untuk melihat hambatan penyaluran. Selain itu, untuk memastikan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat waktu.

Pengawasan atas PKH tahap I dan II dilakukan dengan uji petik pada 2.319 keluarga penerima manfaat (KPM) pada 34 kabupaten/kota. Sementara pengawasan atas bansos tunai tahap I-IV dilakukan dengan uji petik pada 703 KPM di 34 kabupaten/kota.

2. Kantor perwakilan BPKP dari Aceh sampai Papua kawal langsung bansos
Kawal Bansos Tunai dan Beras, BPKP Kerahkan Semua Kantor Perwakilan

Sedangkan, pengawasan atas bansos program sembako tahap I-VI dilakukan dengan uji petik pada 1.056 KPM dan 406 e-warong pada 34 kabupaten/kota. Termasuk, penyaluran di Kabupaten Manokwari yang berada di wilayah khusus.

“Selanjutnya, sejak hari Minggu (18/7/2021), auditor BPKP di seluruh perwakilan dari Aceh sampai Papua turun langsung mengawal bantuan sosial khusus dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat, yaitu bansos tunai tahap V-VI dan bantuan sosial beras bagi KPM PKH dan KPM bansos tunai,” ujarnya.

3. Pengawalan bansos dari 18 sampai akhir Juli 2021
Kawal Bansos Tunai dan Beras, BPKP Kerahkan Semua Kantor Perwakilan

Iwan menegaskan, penugasan di lapangan dilakukan untuk mendampingi dan mengawal pembagian bantuan sosial tersebut. “Kita akan terus dampingi dan kawal pemberian bansos yang rencana pelaksanaan pendistribusiannya dimulai dari tanggal 18 Juli sampai dengan akhir Juli 2021,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko “Jokowi” Widodo meminta Kementerian Sosial (Kemensos) dan Perum Bulog agar tidak ragu dalam menyalurkan bansos secepatnya kepada masyarakat. Kedua lembaga itu pun diminta segera berkoordinasi dengan BPKP untuk dilakukan pendampingan.

Berbagai macam stimulus perekonomian sudah diterbitkan oleh  pemerintah.  Penetapan Undang-undang No. 2 tahun 2020 dalam mengatur keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19 serta kebijakan melebarkan defisit anggaran lebih dari 3 persen menjadi langkah berani pemerintah dalam upaya mengatasi krisis.

Pasalnya, Kemudian, dengan kontribusi sebesar 57,85 persen, konsumsi rumah tangga dinilai menjadi komponen yang berkontribusi paling besar dalam struktur ekonomi sekaligus jadi kunci utama dalam menopang PDB dan mencegah terjadinya resesi ekonomi akibat pandemi. Ketika konsumsi masyarakat tertekan, maka dampaknya akan sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.