Kudeta Militer di Sudan Menewaskan & Melukai Banyak Orang

Kudeta Militer di Sudan Menewaskan & Melukai Banyak Orang

Kudeta Militer di Sudan Menewaskan & Melukai Banyak Orang – Pasukan militer gabungan dilaporkan menjadi dalang penahanan Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok dalam kudeta. Kudeta ini merupakan imbas dari krisis politik yang terjadi di negara Afrika Utara itu selama bertahun-tahun.
Sejak kudeta April 2019 berhasil menggulingkan mantan Presiden Sudan Omar al-Bashir, militer dan kelompok masyarakat sipil pro-demokrasi terus berselisih memperebutkan kursi pemerintahan meski telah sepakat berdamai dan membagi kekuasaan.

Bentrokan yang dipicu kudeta militer di Sudan pada Senin (25/10/2021) menewaskan tujuh orang dan 140 orang lainnya terluka. Upaya kudeta bermula ketika militer menetapkan Perdana Menteri, Abdullah Hamdok, dan sejumlah anggota kabinetnya sebagai tahanan rumah. Pemimpin kudeta, Jenderal Abddel Fattah al-Burhan, membubarkan Dewan Kedaulatan.

Dewan itu beranggotakan politisi sipil dan militer untuk mengawal transisi pemerintahan, sejak Presiden Omar al-Bashir digulingkan melalui gelombang protes dua tahun silam. Setelah al-Bashir digulingkan, dibentuklah pemerintahan semntara untuk mempersiapkan pemilihan umum 2023.

1. Militer umumkan keadaan darurat
Kudeta Militer Sudan: 7 Tewas dan 140 Orang Terluka

Burhan menyatakan negara dalam keadaan darurat. Oleh sebab itu, dia menegaskan fungsi angkatan bersenjata sebagai penegak keamanan dan keselamatan.

Di tengah penolakan atas kekuasaan militer, Burhan menjanjikan pemilihan umum yang akan digelar pada Juli 2023. Dia juga berjanji akan menyerahkan pemerintahan kepada politikus sipil yang terpilih.

“Apa yang saat ini sedang dialami oleh negara ini adalah ancaman dan bahaya nyata terhadap para pemuda, serta harapan bagi negeri,” kata Burhan.

2. Pemerintah minta masyarakat menolak kepemimpinan militer
Kudeta Militer Sudan: 7 Tewas dan 140 Orang Terluka

Kementerian Informasi Sudan, yang masih setia pada Hamdok, mengatakan di Facebook bahwa penetapan situasi darurat menurut undang-undang hanya boleh dilakukan oleh perdana menteri.

Dengan demikian, kata Kementerian, keputusan militer tergolong sebagai aksi kejahatan karena Hamdok masih menjabat sebagai pemimpin yang sah. Hamdok dikenal sebagai ahli ekonomi yang juga mantan pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hamdok ditangkap dan dibawa ke sebuah lokasi yang tak diungkapkan, karena menolak mengeluarkan pernyataan mendukung pengambilalihan kekuasaan, kata Kementerian Informasi.

Kementerian Informasi mendesak semua pihak untuk melakukan perlawanan dan mengatakan bahwa ribuan orang sudah turun ke jalan untuk memprotes kudeta tersebut.

3. Sejumlah pejabat yang ditahan militer
Kudeta Militer Sudan: 7 Tewas dan 140 Orang Terluka

Kementerian Informasi menyebutkan bahwa militer telah menahan sejumlah pejabat negara, yakni:

1.    Menteri Perindustrian, Ibrahim al-Sheikh.
2.    Menteri Informasi, Hamza Baloul.
3.    Gubernur Khartoum, Ayman Khalid.
4.    Penasihat perdana menteri, Faisal Mohammad Saleh.
5.    Juru bicara dewan kedaulatan Sudan, Mohammad al-Fiky Suliman.

Para karyawan bank sentral juga mengumumkan akan mogok kerja sebagai protes terhadap kudeta. Dewan Keamanan PBB kemungkinan akan membahas situasi di Sudan melalui pertemuan tertutup, kata beberapa diplomat.

Namun, para pemimpin dari kelompok sipil menilai militer Sudan berupaya meraih kekuasaan yang lebih besar. Pertentangan kemudian menjadi salah satu alasan terjadinya kudeta pemerintahan di negara itu. Pada 16 Oktober lalu, ribuan orang berkumpul di Istana Kepresidenan Khartoum untuk menyerukan transisi pemerintah Sudan dengan meminta militer mengambil-alih kekuasaan.

Pendemo meminta Kepala Angkatan Bersenjata Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan Dewan Kedaulatan Sudan yang terdiri dari kelompok militer dan sipil untuk menggulingkan pemerintahan. Pada Kamis (21/10) demonstrasi kembali terjadi di kota-kota besar Sudan untuk menyerukan turunnya penguasa dan menyatakan dukungan mereka pada pihak sipil.
Pendemo meneriakkan slogan anti-militer dan mengibarkan bendera. Demonstrasi ini dilakukan untuk membalas demonstrasi para pendukung kubu militer.