Myanmar Berencana Akan Bebaskan Sekitar 2.000 Narapidana

Myanmar Berencana Akan Bebaskan Sekitar 2.000 Narapidana

Myanmar Berencana Akan Bebaskan Sekitar 2.000 Narapidana – Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan.

Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Otoritas militer Myanmar berencana untuk membebaskan sebanyak 2.000 tahanan dalam pernyataannya pada hari Rabu, 30 Juni 2021, waktu setempat. 

Rumor bebasnya para tahanan tersebut sudah tersiar sejak akhir pekan lalu. Dilansir dari Poker77 Online Bagaimana awal ceritanya?

1. Setidaknya 700 tahanan akan dibebaskan dari penjara Insien Yangon 

Dilansir dari Aljazeera.com, otoritas militer Myanmar berencana untuk membebaskan sekitar 2.000 tahanan dari penjara di seluruh Myanmar, ketika televisi pemerintah setempat mengatakan para jenderal menjatuhkan dakwaan terhadap para aktor dan selebriti lain yang mengambil bagian dalam protes anti-kudeta militer Myanmar. Menurut Kepala Penjara setempat, Zaw Zaw, setidaknya 700 tahanan akan dibebaskan dari penjara Insein Yangon.

Desas-desus bahwa tahanan akan dibebaskan dimulai pada hari Sabtu, 26 Juni 2021, lalu ketika beberapa anggota keluarga tahanan berkumpul di luar penjara. Sebanyak ratusan orang sudah menunggu di luar penjara pada hari Rabu, 30 Juni 2021, pagi waktu setempat untuk mengantisipasi beberapa narapidana akan dibebaskan.

2. Di sisi lain, hakim persidangan Aung San Suu Kyi menolak bukti yang penting
Myanmar Berencana Bebaskan Sekitar 2.000 Tahanan

Sementara itu, menurut tim hukumnya, hakim dalam persidangan Pemimpin Myanmar yang terguling, Aung San Suu Kyi, menolak mosi pada hari Selasa, 29 Juni 2021, waktu setempat untuk menolak bukti yang penting dengan kasus yang dapat membuatnya dipenjara hingga 2 tahun karena kasus hasutan. Peraih Nobel Perdamaian berusia 76 tahun itu telah ditahan sejak 1 Februari 2021 lalu. Dia dituduh melakukan berbagai pelanggaran mulai dari penyuapan serta melanggar aturan COVID-19 hingga memiliki radio walkie-talkie secara ilegal dan hasutan untuk melakukan kejahatan terhadap negara, di mana itu merupakan tuduhan yang ditolak tim kuasa hukumnya.

Kepala tim hukum Aung San Suu Kyi, Khin Maung Zaw, mengatakan bahwa penuntut telah memasukkan bukti yang dia yakini tidak dapat diterima, tetapi hakim mengizinkannya. Bukti termasuk surat-surat yang menurut jaksa dikeluarkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang merupakan partai dari Aung San Suu Kyi, pada hari-hari setelah kudeta yang dibagikan secara luas di media sosial. Salah satunya mendesak kedutaan besar untuk tidak mengakui pemerintah militer, di antara beberapa dokumen yang menurut Khin Maung Zaw tidak ditandatangani oleh Aung San Suu Kyi maupun rekan terdakwanya, menggulingkan Presiden Myanmar, Win Myinet, dan mantan Walikota Naypyitaw, Myo Aung.

Pemimpin kudeta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlain, dalam sebuah pernyataannya pada hari Senin, 28 Juni 2021, lalu mengatakan nasib dari Aung San Suu Kyi tidak ada ditangannya. Ia mengatakan ia bukanlah hakim dan tidak bisa mengatakan apa yang akan terjadi. Ia juga mengakui tidak bisa memberi perintah apapun mengenai apa yang harus dilakukan dengannya.

3. Pada pertengahan Juni 2021 lalu, PBB mendesak negara-negara anggota menghentikan pengiriman senjata ke Myanmar 
Myanmar Berencana Bebaskan Sekitar 2.000 Tahanan

Sekitar pertengahan Juni 2021 lalu, PBB telah mendesak kepada negara-negara anggota untuk menghentikan pengiriman senjata ke Myanmar. Saat ini, Dewan Keamanan PBB mengambil keputusan apapun terkait secara resmi memberlakukan embargo senjata global pada junta militer yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 1 Februari 2021 lalu untuk membantu mengakhiri peristiwa pelanggaran HAM besar-besaran oleh pasukan keamanan Myanmar. Resolusi 18 Juni Majelis Umum telah menerima sebanyak 119 suara mendukung dan satu-satunya negara yang menentangnya adalah Belarusia.

Setelah berbulan-bulan terjadi negosiasi, resolusi tersebut menawarkan kecaman keras terhadap kudeta dari badan internasional paling representatif, PBB, serta mengirim pesan yang jelas kepada junta Myanmar bahwa mayoritas pemerintah geram dengan pelanggarannya. Sejak kudeta pertama kali terjadi, pasukan keamanan di Myanmar telah membunuh sebanyak hampir 900 orang, termasuk puluhan anak-anak serta menahan lebih dari 6.000 orang. Pihak Human Rights Watch dan lebih dari 20 organisasi lainnya telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan embargo senjata global terharap Myanmar.

Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet, telah memperingatkan bahwa Myanmar bisa menjadi Suriah lain.