Partai PDIP mendukung Kebijakan Vaksin Berbayar

Partai PDIP mendukung Kebijakan Vaksin Berbayar

Partai PDIP mendukung Kebijakan Vaksin Berbayar – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan atau PDIP) adalah sebuah partai politik di Indonesia. Lahirnya PDIP dapat dikaitkan dengan peristiwa 27 Juli 1996. Vaksin mandiri atau berbayar menuai polemik. Di tengah ramainya perbincangan terkait hal ini, PT Kimia Farma menunda pelaksanaan vaksin berbayar tersebut.

Dampak politik dari peristiwa ini adalah tampilnya Megawati Soekarnoputri di kancah perpolitikan nasional. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP mendukung kebijakan vaksin berbayar yang diselenggarakan PT Kimia Farma ini.

“PDI Perjuangan memahami dan mendukung kebijakan pemerintah yang memperkenalkan vaksin gotong royong yang menjangkau korporasi, atau pun warga negara Indonesia yang secara ekonomi mampu,” Dilansir dari idn poker mobile ujar Hasto dalam keterangannya, Selasa (13/7/2021).

1. Hasto sebut vaksin berbayar untuk meringankan beban pemerintah

PDIP: Vaksin Berbayar Upaya Percepatan Vaksinasi dan Gotong Royong Ringankan  Beban Pemerintah - Cakaplah - Berpikir Berbuat Bercakap

Dia memastikan, masyarakat tetap mendapatkan vaksin gratis, sebab pemerintah masih melakukan program vaksinasi COVID-19 nasional untuk masyarakat.

“Ketika pandemi memuncak kembali akibat virus varian delta, munculah aspirasi agar sebagai upaya percepatan vaksin, khususnya di kalangan korporasi, swasta, dan individu yang mampu secara ekonomi. Dibuka ruang bergotong royong vaksin sendiri, dengan biaya sendiri, sekaligus sebagai bentuk gotong royong guna meringankan beban pemerintah,” katanya.

Hasto menerangkan, vaksin berbayar akan mempercepat tujuan vaksinasi massal, yakni terciptanya herd immunity. Dia mengatakan, vaksin berbayar ini adalah bentuk partisipasi korporasi atau masyarakat yang mampu secara ekonomi, untuk membantu pemerintah dalam mempercepat proses herd immunity.

“Sebab dalam situasi pandemik, kecepatan pemberian vaksin secara masif akan mengerem laju penularan COVID-19,” ujar Hasto.

2. Respons Ribka Tjiptaning soal vaksin berbayar
PDIP Dukung Pemerintah soal Vaksin Berbayar

Nama Ribka Tjiptaning Proletariyati beberapa waktu lalu ramai diperbincangkan karena menolak divaksin COVID-19. Di tengah perbincangan itu, mendadak Ribka dipindahkan dari Komisi IX ke Komisi VII DPR RI. Lalu, apa katanya soal vaksin berbayar ini?

“Yang pasti prediksinya (saya) menjadi sebuah kejadian (kenyataan) saat ini,” ujar Ribka saat dihubungi, Senin (12/1/2021) malam.

Saat masih di Komisi IX DPR, Ribka mengatakan, dirinya sempat menolak vaksin saat rapat bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dia menjelaskan, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Dia mengaku berbicara seperti itu berdasarkan pengalaman dan analisanya.

“Pada kesimpulannya penanganan virus seperti ini, ujung-ujungnya adalah jual beli vaksin,” tambahnya.

3. Pelaksanaan vaksin berbayar ditunda
Picu Pro dan Kontra, Vaksin COVID-19 Berbayar Ditunda

PT Kimia Farma Tbk resmi menunda pelaksanaan layanan Vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar yang seharusnya mulai dilaksanakan pada, Senin (12/7/2021).

“Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021, akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya,” kata Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Tbk, Ganti Winarno, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (12/7).

Ganti mengatakan, salah satu alasan penundaan ini karena besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk kepada Kimia Farma.

“Ini membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta,” ujarnya.

“Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal (herd immunity) yang lebih cepat di Indonesia,” Ganti menambahkan.