PBB Peringatkan Jutaan Warga Afghanistan Akan Mati Kelaparan

PBB Peringatkan Jutaan Warga Afghanistan Akan Mati Kelaparan

PBB Peringatkan Jutaan Warga Afghanistan Akan Mati Kelaparan – Jutaan warga Afghanistan, termasuk anak-anak bisa mati kelaparan kecuali tindakan segera diambil untuk menarik Afghanistan kembali dari ambang kehancuran. Hal itu diungkapkan pejabat senior PBB yang juga menyerukan dana beku untuk dibebaskan untuk upaya kemanusiaan.

Hal itu berarti jutaan warga Afghanistan sedang menghadapi kerawanan pangan akut dan menuju kepada krisis kelapangan, dibandingkan dengan hanya 14 juta pada dua bulan lalu. Afghanistan masuk ke dalam krisis pada Agustus setelah Taliban mengusir pemerintah yang didukung Barat.

Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia PBB (WFP) David Beasley menyampaikan, 22,8 juta dari 39 juta penduduk Afghanistan menghadapi kerawanan pangan akut. Jumlahnya meningkat dari 14 juta sejak dua bulan lalu.

1. Bencana kemanusiaan datang lebih cepat dari perkiraan
PBB: 22 Juta Warga Afghanistan Terancam Mati Kelaparan

Sejak Taliban menguasai pemerintahan pada pertengahan Agustus lalu, lembaga donor dan sejumlah negara menghentikan distribusi bantuan kemanusiaan kepada Afghanistan. Amerika Serikat (AS) dan institusi finansial internasional membekukan aset keuangan Afghanistan di luar negeri.

“Saya tidak tahu bagaimana Anda akan kehilangan jutaan orang, terutama anak-anak, karena keruntuhan ekonomi dan (program yang) kita jalani kekurangan dana,” ujar Beasley.

“Apa yang kami prediksi terjadi lebih cepat dari perkiraan. Kabul jatuh lebih cepat dari yang diperkirakan siapa pun dan ekonomi juga begitu,” lanjutnya.

2. PBB butuh Rp3,1 triliun per bulan untuk mencegah kelaparan di Afghanistan
PBB: 22 Juta Warga Afghanistan Terancam Mati Kelaparan

Demi membantu krisis di Afghanistan, WFP setidaknya membutuhkan dana hingga 220 juta dolar AS (sekitar Rp3,1 triliun) per bulan guna memberi makan 23 juta orang yang rentan kelaparan saat musim dingin mendekat.

Makanya, Beasley mendesak supaya setiap dolar yang dialokasikan untuk pembangunan dialihkan untuk bantuan kemanusiaan. Sejumlah negara sudah melakukan itu.

Dia juga berharap, sanksi berupa pembekuan akses keuangan bisa dihentikan dan dicairkan melalui badan kemanusiaan atau lembaga donor.

“Anda harus mencairkan dana ini sehingga orang dapat bertahan hidup,” ujar dia.

3. Khawatir kejadian eksodus pengungsi Suriah akan terulang kembali
Krisis Pengungsi Suriah Semakin Gawat | DUNIA: Informasi terkini dari  berbagai penjuru dunia | DW | 17.07.2013

Banyak warga Afghanistan yang menjual hartanya untuk membeli makanan. Di sisi lain, krisis ekonomi menyebabkan Taliban tidak mampu membayar upah aparatur sipil negara.

Berdasarkan penuturan Beasley, setelah beberapa donor gagal memenuhi janjinya, WFP memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk membantu kebutuhan pangan di Afghanistan hingga Desember 2021 mendatang.

Komunitas internasional berada di tengah dilema. Di satu sisi, para pemimpin dunia ingin mencegah bencana kemanusiaan di Afghanistan. Tapi, mereka tidak ingin bantuan kemanusiaan diberikan melalui Taliban, yang berarti secara tidak langsung mengakui pemerintahan mereka.

Kekhawatiran Beasley adalah bencana kemanusiaan Afghanistan dapat memicu krisis pengungsi seperti Suriah 2015 silam.

“Saya tidak berpikir para pemimpin di dunia menyadari apa yang akan terjadi,” kata dia.

Hal itu tentunya mendorong para donor menahan miliaran dolar bantuan untuk ekonomi yang bergantung pada bantuan. Saat ini krisis pangan di  Afghanistan sangat mengerikan, bahkan setelah diambil alih oleh Taliban, karena diperburuk juga oleh perubahan iklim.

“Apa yang kami prediksi menjadi kenyataan jauh lebih cepat dari yang kami perkirakan. Kabul jatuh lebih cepat dari yang diperkirakan siapa pun dan ekonomi jatuh lebih cepat dari itu,” kata Beasley.

Dia mengatakan dolar yang dialokasikan untuk bantuan pembangunan harus digunakan kembali untuk bantuan kemanusiaan. Banyak warga Afghanistan  menjual harta benda untuk membeli makanan dengan Taliban yang tidak mampu membayar upah kepada pegawai negeri sipil.