DPR Said Abdullah ingin anggaran Pemilu 2024 Diefisienkan

DPR Said Abdullah ingin anggaran Pemilu 2024 Diefisienkan

DPR Said Abdullah ingin anggaran Pemilu 2024 Diefisienkan – Anggaran yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024, sebesar Rp86 triliun untuk Pemilu Presiden dan legislatif dan Rp26 triliun untuk pilkada serentak.  Hal tersebut terkemuka Dalam rapat kerja antara Komisi II DPR RI dengan Mendagri,  KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/9/2021).

Mengingat kondisi ekonomi saat ini masih erat berkaitan dengan pandemi Covid-19. Selain itu, penyelenggaraan pemillu 2024 ini sangat menjadi sorotan publik. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mendorong KPU dan Bawaslu melakukan efisiensi anggaran.

“Kami sudah bertemu dengan KPU, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan Mendagri (Menteri Dalam Negeri). Kami akan menyisir kembali, mana sesungguhnya yang betul-betul untuk kepentingan penyelenggaraan pemilu.

1. Banggar DPR tak mau sistem e-voting dipakai di Pemilu 2024

CISSReC : e-Voting di Pemilu 2024 sangat memungkinkan - ANTARA News  Sulawesi Utara

Said mengatakan Banggar DPR tidak ingin KPU menggelar Pemilu 2024 dengan sistem e-voting. Sebab, kata dia, hal itu tidak ada dalam undang-undang.

“Kami tidak ingin ada lagi IT, yang selama ini IT-nya gagal terus. Kan berapa kali uji coba dilakukan oleh KPU, toh gagal. Pilkada kemarin ada istilah sim.. sim apa gitu lho ya (maksudnya Sirekap). Nah kami di daerah itu satu hari sudah selesai perhitungan. Yang IT itu, sembilan hari baru selesai,” katanya.

“Dan lagi kawan, sesuai undang-undang, yang diakui kan rekap manual. Mari dalam kondisi seperti ini, kita kurangi juga, sisir kembali, gitu lho,” dia menambahkan.

Lebih lanjut, Said mengatakan, Banggar DPR terbuka dengan pelaksanaan pesta demokrasi yang disebut pemilu. Namun, kata dia, anggarannya harus jelas.

“Tapi memang kita ingin anggarannya yang prudent, transparan, akuntabel, kan itu menjadi standar kita semua,” ucap Said.

2. Menkeu sebut anggaran Pemilu 2024 masih dibahas

Usulan Pemilu 2024 pada 15 Mei, PKB Sebut Ada Potensi Kekacauan Tahapan  Pilkada - News Liputan6.com

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga bicara mengenai Pemilu 2024. Dia mengatakan anggaran pemilu masih dibahas.

Namun saat ditanya setuju atau tidak dengan usulan anggaran KPU, Sri Mulyani mengatakan pembahasan masih dilakukan.

“Kan itu lagi dibahas dengan Pak Mendagri, dengan Komisi II. Jadi nanti kita lihat aja bagaimana,” ucap dia.

3. Komisi II DPR setuju anggaran Pemilu 2022 sebesar Rp8 triliun
Banggar DPR Ingin Pemilu 2024 Tak Pakai E-Voting

Sebelumnya, Komisi II DPR menyetujui anggaran Pemilu 2022 sebesar Rp8 triliun. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP.

“Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran KPU tahun 2022 sebesar Rp2.452.965.805.000 (Rp2,45 triliun) untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran (pagu definitif) KPU 2022,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, saat rapat kerja di Gedung DPR, Selasa (21/9/2021).

Dari Rp2,45 triliun ini, sebanyak Rp1.947.050.615.000 (Rp1,94 triliun) digunakan untuk program dukungan manajemen dan Rp505.915.190.000 (Rp505 miliar) untuk program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi.