Para Pejabat yang Dipaksa Bertanggung Jawab Atas Afghanistan

Para Pejabat yang Dipaksa Bertanggung Jawab Atas Afghanistan

Para Pejabat yang Dipaksa Bertanggung Jawab Atas Afghanistan – Taliban telah menguasai dan merebut kekuasaan di Afghanistan pada Minggu, 15 Agustus 2021 lalu. Kelompok bersenjata menyebar ke seluruh ibu kota dan memasuki istana presiden.

Kejadian itu juga membuat Presiden Afghanistan Ashraf Ghani melarikan diri ke luar negeri. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Selasa malam waktu setempat, Taliban membuat jaminan kepada warga Afghanistan dan dunia, termasuk mengklaim tidak melakukan serangan balas dendam terhadap siapa pun yang bekerja dengan AS.

Sejumlah pejabat negara-negara Barat “dipaksa” untuk bertanggung jawab atas krisis di Afghanistan, yang datang setelah Taliban berhasil merebut kekuasaan pada pertengahan Agustus lalu. Setidaknya ada tiga pejabat dari dua negara yang mengundurkan diri atas kejadian tersebut.

1. Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab
Deretan Menteri yang Kehilangan Jabatannya Gegara Krisis Afghanistan

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, melakukan reshuffle kabinet pada Rabu (15/9/2021). Salah satu pejabat yang dirombak adalah Menteri Luar Negeri Dominic Raab, dikutip dari CNN.

Raab menjadi bulan-bulanan politikus Inggris karena dianggap gagal menilai situasi di Afghanistan. Raab semakin dikecam karena saat Taliban menguasai ibu kota Kabul, dia justru sedang berlibur di Yunani.

Kendati tidak berada di Inggris, Raab menampik segala tuduhan yang mengatakan bahwa dirinya bersantai sembari menikmati laut. Dia mengaku sibuk berkoordinasi untuk menjalankan misi evakuasi.

“Tentang saya (memainkan) paddleboarding adalah omong kosong, laut sebenarnya tertutup,” tutur Raab.

Meski di-reshuffle, Raab masih berada dalam kabinet Johnson dengan jabatan barunya, yaitu Wakil Perdana Menteri dan Menteri Kehakiman Inggris. Adapun posisi menteri luar negeri digantikan oleh Liz Truss, yang juga menjabat Menteri Perempuan dan Kesetaraan Inggris.

2 Menteri Luar Negeri, Sigrid Kaag
Deretan Menteri yang Kehilangan Jabatannya Gegara Krisis Afghanistan

Menteri Luar Negeri Belanda, Sigrid Kaag, mengumumkan pengunduran dirinya dari kabinet pada Kamis (16/9/2021).

Kaag melepaskan jabatannya setelah mendapat kecaman dari parlemen, yang menganggap penanganan evakuasi di Kabul bulan lalu kacau, sehingga gagal membantu warga Belanda dan warga Afghanistan yang bekerja untuk pemerintahannya melarikan diri.

Sebagai menteri, Kaag tidak memiliki pilihan lain kecuali menerima mosi parlemen dan menanggalkan jabatannya. Kaag berkata, meski dia telah mengundurkan diri, Kementerian Luar Negeri tetap berkomitmen untuk terus membantu Afghanistan, demikian diberitakan Euronews.

Pada saat yang sama, Kaag mengakui bila pemerintah telah salah menilai situasi di Afghanistan. Kendati begitu, dia berkilah bahwa kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan dengan cepat merupakan tindakan yang mengejutkan semua orang.

“Termasuk (mengejutkan) Taliban sendiri,” kata Kaag, dilansir dari BBC.

3. Menteri Pertahanan Belanda, Ank Bijleveld
Deretan Menteri yang Kehilangan Jabatannya Gegara Krisis Afghanistan

Menteri Pertahanan Belanda, Ank Bijleveld, juga mengundurkan diri. Pengumuman itu datang satu hari setelah Kaag resign dengan alasan yang sama, keduanya melepas jabatannya setelah Parlemen Belanda mengajukan mosi tidak percaya.

Bijleveld, yang mengundurkan diri pada Jumat (17/9/2021), semula menolak untuk berhenti. Tetapi, dia mempertimbangkan kembali kritik keras dari anggota Partai Kristen Demokrat, yang merupakan partai politiknya.

“Saya ingin menyelesaikan misi kami untuk membawa mereka yang masih berada di Afghanistan dan memindahkan ke tempat yang aman,” kata Bijleveld, merujuk pada ratusan warga Belanda yang masih berada di Afghanistan.

“Tetapi, posisi saya telah menjadi bahan diskusi, dan saya tidak ingin menghalangi pekerjaan penting orang-orang yang bekerja untuk saya,” tambah dia, dikutip dari Al Jazeera.

Kendati demikian, Kanada langsung bergabung dengan negara-negara yang tidak akan mengakui Taliban sebagai pemerintah Afghanistan dalam pengambilalihan itu. “Mereka telah mengambil alih dan menggantikan pemerintahan demokratis yang terpilih dengan paksa,” kata Perdana Menteri Justin Trudeau.

Sementara itu, Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan Uni Eropa juga belum mengakui pemerintahan Taliban, tetapi harus berbicara dengan mereka. “Saya belum mengatakan bahwa kami akan mengakui Taliban,” kata Borrell pada konferensi pers.