Pemerintah Akan Memberlakukan Lagi Karantina Wilayah & PSBB

Pemerintah Akan Memberlakukan Lagi Karantina Wilayah & PSBB

Pemerintah Akan Memberlakukan Lagi Karantina Wilayah & PSBB – Akibat Kondisi bertambahnya kasus Covid-19 yang jadi tidak terkendali, maka untuk menekan Lonjakan angka kasus Covid-19, serta terjadinya Tsunami Covid-19 seperti di Negara India, Pemerintah diminta untuk Memberlakukan Kembali Karantina Wilayah & PSBB.

Pembatasan sosial berskala Besar adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai “Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.”

Kasus COVID-19 di Indonesia kembali melonjak pasca-Lebaran. Hal itu ditandai dengan jumlah kasus harian nasional pada Kamis, 17 Juni 2021 telah menembus angka Daftar Poker77 12.624. Itu merupakan rekor baru yang dicatat sejak 30 Januari 2021. Bahkan, hari ini naik lagi 12.990 kasus. Melihat hal itu, anggota Komisi IX, Charles Honoris menegaskan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro sudah tak lagi efektif. Apalagi jumlah tes dan lacak yang dilakukan di beberapa daerah masih minim.

Pernyataan itu ia sampaikan dengan didasari sejumlah data tes dan lacak yang dilakukan di DKI Jakarta. Ia menilai selama ini sudah terjadi kesenjangan antara jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 dengan jumlah individu yang dilaporkan.

Charles pun mengutip data survei yang dilakukan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) yang menemukan jumlah kasus COVID-19 di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, 12 kali lebih tinggi dibandingkan yang selama ini dilaporkan Pemprov DKI Jakarta ke publik.

Dalam survei yang dilakukan pada 23 November 2020 hingga 19 Februari 2021, menunjukkan masih banyak warga yang sesungguhnya telah terpapar COVID-19 tetapi tidak terdata. Informasi itu diperoleh menggunakan metode serologi.

1. Keterisian tempat tidur di hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa nyaris penuh
Kasus COVID-19 Melonjak, Pemerintah Diminta Karantina Wilayah dan PSBB

Charles mengatakan indikasi lainnya kondisi Indonesia akan menyerupai India, yaitu angka keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate) fasilitas kesehatan di hampir semua Provinsi Jawa sudah lebih dari 60 persen. Padahal, batas yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO), BOR harus terjaga di angka 60 persen.

“Bahkan, di DKI Jakarta sendiri, BOR nyaris menyentuh angka 80 persen. Bayangkan, bagaimana bila faskes di pulau tempat lebih dari separuh populasi nasional menghuni ini kolaps?” tanya Charles.

Tanda-tanda fasilitas kesehatan mulai kolaps sudah mulai terlihat. Antrean pasien, kata politikus PDI Perjuangan itu, sudah mulai mengular untuk bisa masuk ke rumah sakit.

“Ada juga (pasien) yang ditolak karena rumah sakit sudah penuh. Bahkan, ada yang meninggal dundia dalam perjalanan karena tak kunjung mendapatkan rumah sakit rujukan,” kata Charles.

2. Lapor COVID-19 mendesak Presiden Jokowi agar berlakukan karantina wilayah
Kasus COVID-19 Melonjak, Pemerintah Diminta Karantina Wilayah dan PSBB

Sementara, warga ramai-ramai meneken petisi yang diinisiasi Lapor COVID-19 dan berisi desakan kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo, agar segera diberlakukan karantina wilayah. Surat petisi itu sudah diteken sekitar 123 individu. Di dalamnya termasuk epidemiolog, akademisi, jurnalis, hingga tenaga kesehatan.

“Surat ini kami tulis mewakili suara dari beberapa kelompok masyarakat sipil yang menaruh perhatian sangat serius pada persoalan kesehatan publik,” demikian isi petisi yang diunggah di akun Instagram Lapor COVID-19 mulai hari ini.

Di dalam surat itu, warga mengaku kecewa terhadap respons awal pemerintah dalam menangani pandemik COVID-19 pada awal 2020. Sebab, banyak anggota kabinet Jokowi yang terkesan menyepelekan. Padahal, dampak pandemik sangat bergantung pada respons di masa awal ketika laju penularan masih dapat dilacak dan dibendung.

Kini, ketika virus corona telah bermutasi, pemerintah masih lamban bergerak. Salah satu varian yang mengkhawatirkan yakni Delta yang kali pertama muncul di India telah meluas di Tanah Air. Varian Delta inilah yang menjadi biang keladi meledaknya kasus COVID-19.

Kini, pada saat masyarakat sudah mulai lelah menghadapi pandemik, sektor ekonomi juga terseok-seok akibat permasalahan kesehatan yang belum selesai. “Ujung dari masalah ini adalah pengambilan oleh pihak pemerintah, khususnya pemerintah pusat di dalam penanganan pandemik yang cenderung sporadis dan belum optimal,” kata Lapor COVID-19.

Oleh sebab itu, untuk membendung lonjakan kasus, warga mengusulkan kepada Jokowi agar diberlakukan karantina wilayah. “Selain itu, kami berharap, Bapak Jokowi selaku kepala negara, dapat mempertegas pembatasan pergerakan fisik dengan sanksi yang tegas serta memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial,” tutur mereka.

Selain itu, Lapor COVID-19 juga berharap agar proses vaksinasi gratis dipercepat, khususnya semua orang di atas usia 18 tahun dan memprioritaskan kepada warga usia lanjut. Mereka juga mengharapkan delapan aksi lainnya, termasuk menjamin perlindungan bagi tenaga kesehatan serta insentif bagi mereka.

“Saatnya mengambil tindakan yang tepat karena setiap nyawa adalah harga yang tidak terbayarkan,” kata dia.

3. Wakil Ketua DPRD DKI setuju opsi PSBB dan bukan karantina wilayah

Sementara, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani malah menilai agar Pemprov DKI Jakarta, tak perlu sampai harus menarik tuas rem darurat seperti awal 2020. Alih-alih memberlakukan karantina wilayah, Zita setuju dengan opsi PSBB.

“Saya takut kalau kita terlalu kencang tutup-tutup, nanti Pemprov (DKI Jakarta) tidak ada uang, tidak bisa untuk pembiayaan kesehatan,” ujar Zita di DPRD DKI pada Rabu, 16 Juni 2021.

Zita khawatir bila tuas rem yang ditarik terlalu kencang maka banyak usaha dan bisnis yang tutup. Hal itu, kata dia, bisa berpengaruh ada penghasilan pajak DKI yang bisa saja anjlok.

“Kalau pajak kita drop, tidak bisa pemprov melakukan pembiayaan untuk kesehatan,” kata dia.

Pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. PSBB dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri.